Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perseorangan) menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati,  serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. Melalui konsep Dwi Fungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. 

Dengan memakai konsep Dwi Fungsi, kekuatan sosial politik ABRI merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat. Misalnya, di bidang birokrasi, dominasi militer terlibat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan Dwi Fungsi ABRI ini, Orde  Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan.

Dampak negatif Dwi Fungsi adalah penerapan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kebijakan tersebut menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan rakyat yang bersengketa dengan pemerintah. Misalnya, terjadinya kasus Kedungombo di Jawa Tengah, kasus Way Jepara di Lampung, penembakan oleh aparat di Waduk Nipah, Madura, dan kasus 27 Juli 1996.

Dalam konsep massa mengambang, rakyat secara luas di pisahkan dari kehidupan politik. Partai-partai politik dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya karena partai dilarang mendirikan perwakilan di tingkat desa sehingga ikatan antara partai dan massa sangat terbatas. Hubungan antara partai politik dan massa rakyat hanya berlangsung pada Pemilu. 

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Golkar yang dikategorikan sebagai nonpartai. Melalui aparat desa yang menjadi kadernya, Golkar aktif melakukan penggalangan massa.

Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI ( Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan, dan masih banyak lagi.

Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukanya hanya ditunjukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelakasanaan pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar dan tidak diberi kebebasan untuk memilih.

Dari Lembaga-lembaga internasional ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara-negara kreditor. Pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membuiayai anggaran belanja pembangunan karena menurut pemerintah, pembangunan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Menurut P. Simanjuntak, sampai bulan Februari 1998, utang luar negeri pemerintah Indonesia telah mencapai 73 miliar dolar AS.

Di samping itu, PPP dan PDI juga menghadapi masalah adanya perlakuan istimewa pemerintah terhadap Golkar. Keterbatasan system kepartaian ini mengakibatkan berbagai kelemahan dalam sistem demokrasi perwakilan. Hal ini tercermin dengan munculnya berbagai kasus unjuk rasa petani, buruh, dan masyarakat lainnya yang tidak perlu terjadi seandainya lembaga perwakilan pemerintah telah berfungsi secara baik. 

Ketidakberhasilan ini juga terlihat dari fakta bahwa sejak DPR hasil Pemilu 1971 tidak satupun rancangan undang-undang (RUU) yang dihasilkan atas usul inisiatif DPR. Masyarakat juga belum menyaksikan bagaimana hak-hak dewan yang lain, seperti hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (penyeldidikan) dimanfaatkan secara optimal oleh para anggata dewan tersebut.

a.  Adanya Pemerintahan yang Otoriter

b.  Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya 

pemerintahan.

c.  Dominasi Golkar

Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi 

satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.

d.  Pemerintahan yang Sentralistis

Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

2.  Dampak dalam Bidang Ekonomi

a.  Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

b.  Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

c.   Konglomerasi

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada Negara.

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi  atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, diantaranya:

a.  Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

b.  Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.

c.  Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

d.  Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

e.  Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. 

Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.