Judul : Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid
link : Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid
Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid
Awal Pemerintahan
Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid semakin solid, setelah calon Presiden Yusril Ihza Mahendra dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengundurkan
diri.Pada pemilu yang di selenggarakan pada 1999, PKB memenangkan 12% suara sedang PDI-P memenangkan 33% suara. Partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak, tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Adanya suara suara keberatan jika Megawati terpilih sebagai Presiden terutama dari partai partai Islam mendorong Amin Rais pada tanggal 7 Oktober 1999 membentuk Poros Tengah yang merupakan koalisi partai partai Islam.
Sumber. kompas.com
Maka melalui Voting Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak ke 2 saat itu, dipilih sebagai presiden Indonesia ke-4 untuk masa bakti 1999 – 2004 dan dilantik dengan Ketetapan MPR No VII/MPR/1999.
K.H. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihannya berjalan dengan demokratis dan transparan. Beliau yang biasa disebut Gus Dur dicalonkan sebagai presiden oleh Poros Tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang. Tanggal 21 Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.
Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut:
1. Peningkatan pendapatan rakyat.
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran.
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.
4. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.
Ketika hubungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Poros Tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.
Langkah langkah kebijakan Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Selama masa pemerintahannya , pemerintah Abdurahman wahid mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dinilai kontroversial, diantaranya:
1. Meneruskan kehidupan demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa ).
2. Merestrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi
nasional).
3. Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai panglima tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang dijabat oleh Rusmanhadi karena tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.
4. Pemberian referendum kepada Aceh. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.
5. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang
Marxisme-Leninisme dicabut.
6. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP.
Akhir Jabatan Presiden Gusdur
Akhir jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung Rapat Paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai Sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut:
1. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001.
2. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia.
K.H. Abdurrahman Wahid meninggal pada umur 69 tahun hari Rabu jam 18.40 WIB tanggal 30 Desember 2009 di RSCM Jakarta, dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.
Referensi:
- Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XII. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Darini, Ririn, dkk. 2013. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Kurikulum Jakarta. Penerbit Cempaka Putih.
- Hapsari, Ratna & M Adil. 2016. Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA Kelas XII Kelompok Wajib. Jakarta. Penerbit Erlangga.
Demikianlah Artikel Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid
Sekianlah artikel Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Materi Sejarah Indonesia Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dengan alamat link Sapiens
